Polling

bagaimana kinerja disparbud


Hasil

Statistik Pengunjung


Pengunjung Hari ini : 340
Pengunjung Bulan ini : 610
Total Pengunjung : 9822

SEJARAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA


Perkembangan pariwisata cukup pesat, sehingga Pemerintah Pusat menganggap perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan.

Namun demikian tidak semua bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Kepariwisataan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 55/SK.161/Diparda/1985, tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Atas Dasar hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang biasa disingkat dengan Diparda.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 1985, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 1935, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya yang disyahkan pada tanggal 26 Oktober 1985.

Sejalan dengan perkembangan Ke Tata Negaraan Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah, mengalami perubahan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian pola tatanan kehidupan ke Tata Negaraan yang ada secara otomatis mengalami perubahan, termasuk diantaranya urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan yang semula menjadi sebagian urusan pusat dan Provinsi, hampir seluruhnya menjadi urusan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mensikapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengkaji ulang akan hal tersebut yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi anggaran sehingga diantaranya Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari segi eselonering diturunkan dan termasuk Bagan Organisasi lebih dirampingkan, sehingga menjadi Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/SKB/M, PAN/4/2003-Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 05 Tahun 2001, Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, sehingga keluar Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mana dalam Perda ini Kantor Pariwisata mengalami perubahan yaitu menjadi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan perkembangan waktu, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, oleh Pemerintah Pusat terus dikaji untuk lebih mengefektifkan serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dipandang perlu disempurnakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya disempurnakan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.